Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Internal di Lhokseumawe


Di era globalisasi seperti sekarang ini, penting bagi sebuah organisasi untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan internal. Salah satu kota di Indonesia yang sedang gencar mengupayakan hal ini adalah Lhokseumawe.

Menurut Budi Santoso, seorang pakar manajemen, meningkatkan efektivitas pengawasan internal di Lhokseumawe dapat membantu meminimalisir risiko kerugian dan penipuan dalam pengelolaan keuangan daerah. “Dengan pengawasan internal yang kuat, akan lebih mudah bagi pemerintah kota Lhokseumawe untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil langkah preventif dengan cepat,” ujar Budi.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal di Lhokseumawe adalah dengan meningkatkan kualitas SDM yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan. Menurut data terbaru, hanya 30% dari pegawai di lingkungan pemerintah Lhokseumawe yang memiliki sertifikasi dalam bidang pengawasan interna. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas SDM yang terlibat dalam proses pengawasan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal di Lhokseumawe. Dengan memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Hal ini juga sejalan dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya penerapan teknologi dalam pemerintahan untuk mencegah korupsi.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan internal di Lhokseumawe, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pengawasan, dan masyarakat juga sangat diperlukan. Menurut Ridwan Ibrahim, seorang aktivis anti korupsi, “partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.”

Dengan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal, diharapkan Lhokseumawe dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Semua pihak harus bersatu untuk mencapai tujuan bersama demi terciptanya good governance yang lebih baik.