Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pengelolaan dana hibah di Kota Lhokseumawe. Dalam setiap kebijakan yang diambil, peran pemerintah daerah sangat menentukan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut.
Menurut Bupati Lhokseumawe, Armyn Saleh, “Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan dana hibah sangatlah vital. Kami harus memastikan bahwa dana hibah tersebut digunakan dengan tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.”
Pemerintah daerah juga harus memiliki mekanisme yang jelas dalam pengelolaan dana hibah, mulai dari proses pengajuan hingga pelaporan penggunaan dana. Dengan adanya mekanisme yang transparan, diharapkan dapat menghindari potensi penyalahgunaan dana hibah.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Pemerintah daerah harus menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan dana hibah. Hal ini meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana hibah.”
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melibatkan berbagai pihak terkait, seperti lembaga pengawas keuangan dan masyarakat, dalam pengelolaan dana hibah. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan dana hibah.
Dalam menghadapi tantangan pengelolaan dana hibah, komitmen pemerintah daerah sangatlah dibutuhkan. Dengan menjunjung tinggi integritas dan transparansi, diharapkan pengelolaan dana hibah di Kota Lhokseumawe dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.