Pengawasan APBD merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keuangan daerah agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Namun, tantangan dalam pengawasan APBD seringkali muncul, terutama di kota seperti Lhokseumawe. Beberapa tantangan yang sering dihadapi adalah adanya potensi korupsi, kurangnya transparansi, serta keterbatasan sumber daya manusia.
Salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan kerjasama antara pihak-pihak terkait, seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga pengawas internal di pemerintah daerah. Dalam hal ini, Kepala BPK RI, Agung Firman Sampurna, mengatakan bahwa “kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait sangat diperlukan dalam mengawasi APBD agar tidak terjadi penyelewengan”.
Selain itu, transparansi juga menjadi kunci penting dalam pengawasan APBD. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat turut mengawasi penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menekankan pentingnya transparansi dalam pengawasan APBD dengan mengatakan bahwa “transparansi merupakan kunci utama dalam mencegah praktik korupsi dalam pengelolaan APBD”.
Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga pengawas. Dalam hal ini, Wakil Walikota Lhokseumawe, Marhaini, menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada agar dapat melakukan pengawasan APBD secara lebih efektif.
Dengan adanya kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait, transparansi yang dijaga dengan baik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan pengawasan APBD di Lhokseumawe dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif ke depan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan untuk kepentingan masyarakat secara maksimal dan tidak disalahgunakan.